Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka ruang pengaduan yang mudah diakses dan responsif. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) juga harus aktif mendampingi sekolah sekaligus memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti.
“Dampingi dan buka layanan aduan yang responsif. Jaga citra sekolah negeri,” pesannya.
Orang Tua Jangan Takut Mengadukan Pungutan
Pemkab Brebes telah menyediakan sejumlah saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, yakni WhatsApp Dindikpora di nomor 0896-7212-5006, laman sambu.brebeskab.go.id, serta portal lapor.go.id.
Agus berharap saluran tersebut tidak sekadar menjadi fasilitas formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen pengawasan publik.
Orang tua siswa, baik di tingkat SD maupun SMP negeri, perlu memiliki akses untuk menyampaikan keluhan ketika menemukan persoalan dalam pelayanan pendidikan.
Ia juga mengingatkan pihak sekolah agar tidak memandang kritik wali murid sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan sekolah.
Sebaliknya, orang tua dan siswa merupakan pengguna layanan pendidikan yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta masukan.
“Orang tua dan siswa dalam manajemen pendidikan adalah pengguna layanan. Sebagai pengguna layanan, tentu mereka memiliki hak untuk memberikan pendapat dan masukan,” jelasnya.
Menurut Agus, pengaduan masyarakat semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus mencegah persoalan yang sama terulang.
Komite Sekolah Bukan Satu-satunya Saluran Komunikasi
Selain memperkuat pengawasan, Agus menyoroti pentingnya keterbukaan komunikasi antara sekolah dan seluruh wali murid.
Selama ini, komunikasi terkait program dan kebijakan sekolah kerap lebih banyak dilakukan melalui pengurus komite. Padahal, seluruh orang tua siswa perlu mendapatkan informasi yang sama dan memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi.
Ia mengusulkan pembentukan forum komunikasi orang tua atau wali murid sebagai saluran tambahan di luar komite sekolah.













