BREBES – Kebijakan Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menertibkan pungutan di sekolah negeri mendapat dukungan kalangan akademisi. Namun, penertiban tersebut dinilai tidak boleh berhenti pada inspeksi mendadak (sidak) dan penandatanganan pakta integritas. Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh sekolah benar-benar menjalankan aturan tanpa membebani orang tua siswa.
Ketua Lembaga Humas dan Kerja Sama Universitas Peradaban, Agus Isnaeni, menilai praktik pungutan yang membebani wali murid berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan negeri.
Menurutnya, sekolah negeri merupakan bagian dari pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah. Karena itu, pengelolaannya harus mengutamakan transparansi, akuntabilitas, serta kepentingan masyarakat.
“Jika pungutan tetap dijalankan, stigma melanggar ketentuan undang-undang akan melekat, dan masyarakat akan memberi citra buruk pada sekolah-sekolah negeri,” kata Agus, Rabu (18/11/2026).
Agus mengingatkan, pendidikan merupakan sektor yang mendapatkan alokasi anggaran negara sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD sebagaimana amanat UUD 1945. Pemerintah juga telah menyediakan pembiayaan operasional sekolah melalui berbagai skema, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Karena itu, menurutnya, setiap kebijakan pembiayaan di sekolah harus memiliki dasar yang jelas dan tidak boleh berubah menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa.
Sidak Bupati Temukan Iuran dan Pembiayaan Ganda
Dukungan Agus muncul setelah Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mengambil sejumlah langkah untuk menertibkan pungutan di lingkungan sekolah negeri.
Pada 5 November 2026, seluruh kepala SD dan SMP negeri di Kabupaten Brebes menandatangani pakta integritas terkait larangan pungutan. Penandatanganan tersebut diumumkan melalui akun resmi Bupati Brebes.
Namun, persoalan pungutan kembali menjadi sorotan setelah Paramitha melakukan inspeksi mendadak ke SMP Negeri 3 Brebes pada 16 November 2026.
Dalam sidak tersebut, Bupati menemukan adanya iuran dengan nominal berbeda-beda. Bahkan, terdapat kegiatan yang pembiayaannya telah dialokasikan melalui dana BOS, tetapi masih dibebankan kepada orang tua siswa melalui komite sekolah.
Temuan tersebut kemudian diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten Brebes untuk ditindaklanjuti.
Agus menilai langkah Bupati sudah tepat. Akan tetapi, kebijakan penertiban harus dibarengi pengawasan menyeluruh agar praktik serupa tidak kembali terjadi di sekolah lain.













