Karena itu, seseorang yang hanya bekerja satu jam dalam seminggu bisa tetap tercatat sebagai penduduk bekerja. Namun, kondisi tersebut tidak otomatis menggambarkan bahwa ia memiliki pekerjaan yang stabil, jam kerja memadai, atau pendapatan layak.
7,38 Juta Orang Masih Menganggur
Dalam data ketenagakerjaan terbaru yang dipaparkan BPS, jumlah angkatan kerja Indonesia pada Agustus 2026 mencapai 155,37 juta orang.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,99 juta orang tercatat bekerja. Sementara itu, jumlah pengangguran mencapai sekitar 7,38 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,75 persen.
BPS juga mencatat pekerja penuh mencapai 99,85 juta orang atau sekitar 67,47 persen. Pekerja paruh waktu tercatat sebanyak 35,29 juta orang atau 23,85 persen, sedangkan setengah penganggur mencapai 12,84 juta orang atau 8,68 persen.
Data tersebut memperlihatkan bahwa status bekerja dan kualitas pekerjaan merupakan dua hal yang berbeda.
Dengan demikian, angka pengangguran tidak bisa dibaca sebagai satu-satunya ukuran kesejahteraan tenaga kerja. Jumlah penduduk yang tercatat bekerja perlu dilihat bersama indikator jam kerja, pendapatan, status pekerjaan, dan kepastian kerja.
Penjelasan BPS ini sekaligus menegaskan bahwa seseorang yang bekerja hanya satu jam dalam seminggu tidak otomatis masuk kelompok pengangguran. Dalam statistik, ia tetap masuk kategori bekerja, meskipun masih mungkin menghadapi persoalan keterbatasan jam kerja dan penghasilan.
Rekomendasi untuk kamu
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
“Anggaran kami Rp7 miliar untuk jembatan dan perbaikan jalan. Penanganan jembatan ini sekitar Rp3 miliar….
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.