Bupati meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim) Brebes segera menyiapkan untuk pembebasan lahan dengan cepat di Desa Karangmalang.
Pembebasan lahan untuk pembangunan kolam retensi ini membutuhkan lahan seluas empat hektar. Ia berharap, pada Desember 2025 ini, Ketanggungan tidak terjadi banjir lagi.
“Terkait di bantaran sungai harus secara cepat dilakukan. Di ketanggungan banjir, di Desember ini kami berharap tidak banjir lagi,” tambahnya.
Kepala Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, DPSDAPR Brebes, Mulyadi saat dikonfirmasi Jumat 9 Mei 2025 mengatakan, penanganan banjir di DAS Babakan dan Cisanggarung menggunakan pinjaman luar negeri dari ADB.
“Penanganannya ada normalisasi, parapet dan kolam retensi. Di Losari nanti peninggian tanggul sungai Cisanggarung di Kedungneng, Losari Kidul dan Pekauman,” ungkap dia.
Dia melanjutkan, untuk penanganan di DAS Babakan selain dilakukan normalisasi juga dibuat kolam retensi (embung) untuk menampung air saat debit sungai tinggi.
Di DAS tersebut, akan dibuat tiga kolam retensi yang berada di Desa Padakaton dan Karangmalang Kecamatan Ketanggungan, serta Desa Kedawung Kecamatan Tanjung.
Rekomendasi untuk kamu
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
“Anggaran kami Rp7 miliar untuk jembatan dan perbaikan jalan. Penanganan jembatan ini sekitar Rp3 miliar….
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.