Berdasarkan penelusuran mengenai wilayah pertambangan Cibaliung, lokasi izin usaha pertambangan berada di luar kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Dengan demikian, keberadaan tambang di sekitar Pandeglang tidak serta-merta membuktikan adanya aktivitas pertambangan di dalam kawasan konservasi.
Selain itu, belum ditemukan dokumen maupun pernyataan resmi yang membuktikan adanya hubungan antara rencana pemindahan badak dengan kepentingan bisnis tambang emas.
Kementerian Kehutanan juga menegaskan bahwa wacana pengembangan habitat kedua Badak Jawa masih membutuhkan kajian ilmiah. Kelayakan Alas Purwo sebagai habitat baru belum dipastikan. Artinya, gagasan tersebut belum menjadi keputusan final pemerintah.
Warga Pandeglang Tolak Rencana Pemindahan
Di tengah polemik tersebut, penolakan datang dari masyarakat sipil di Pandeglang. Pada Sabtu (14/11/2026), tokoh pemuda Pandeglang Bayu Kusuma bersama Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon menyampaikan pernyataan sikap menolak rencana pemindahan Badak Jawa.
Mereka menilai pemindahan satwa endemik tersebut tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan ancaman bencana. Ada sejumlah persoalan ekologis dan teknis yang harus dijawab pemerintah sebelum mengambil keputusan.
Aliansi menyoroti perbedaan karakteristik ekosistem, vegetasi, serta daya dukung air antara Ujung Kulon dan Alas Purwo.
Risiko selama proses penangkapan, pembiusan, hingga pengangkutan lintas provinsi juga menjadi perhatian. Badak Jawa merupakan satwa yang sensitif terhadap stres sehingga proses pemindahan membutuhkan pertimbangan kesehatan dan keselamatan yang sangat ketat.
Mereka juga meminta pemerintah lebih dahulu memperkuat perlindungan habitat asli, termasuk mengatasi ancaman perburuan liar dan persoalan perkawinan sedarah atau inbreeding.
Selain itu, pemerintah didesak mengoptimalkan kawasan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) seluas 5.100 hektare di Ujung Kulon sebelum mempertimbangkan pemindahan ke luar habitat aslinya.
“Biarkan Badak Jawa hidup di rumahnya sendiri: Ujung Kulon,” demikian pernyataan Aliansi yang disampaikan Boyaudin.
Pemerintah Diminta Buka Kajian Secara Transparan
Aliansi Aktivis dan Masyarakat Peduli Ujung Kulon mendesak pemerintah membuka dokumen kajian ilmiah, analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), serta dasar pertimbangan rencana pengembangan habitat kedua tersebut kepada publik.













