BREBES – Pemerintah Kabupaten Brebes kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Raihan tersebut menjadi yang ketujuh kali secara berturut-turut dan menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat opini WTP diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Brebes di Gedung BPK Perwakilan Jawa Tengah, Semarang, Kamis (11/6/2026).
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Brebes, Wurja, didampingi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Brebes, Edy Kusmartono, serta Inspektur Kabupaten Brebes, Apriyanto Sudarmoko.
Wurja mengatakan, capaian opini WTP merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah yang selama ini berupaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Alhamdulillah, opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Brebes merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah demi pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” ujar Wurja.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan cerminan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Pengelolaan keuangan yang baik menjadi salah satu fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, setiap rupiah anggaran yang dikelola harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Brebes akan terus mempertahankan capaian tersebut melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas pelaporan keuangan, serta percepatan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut, lanjut Wurja, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun budaya kerja yang profesional, transparan, dan berintegritas.
