“Yang kemarin di sidak Ibu Bupati itu retribusi per hari Rp30 ribu. Bahkan ada juga retribusi untuk kami Rp5 ribu per hari. Kalau di Mal Pelayanan Publik Brebes itu retribusinya Rp 400 ribu per bulan,” lanjut dia.
Wardoyo menegaskan, untuk retribusi setiap titik parkir, baik di lokasi ramai maupun sepi didasari dengan aturan dan kesepakatan dengan juru parkir. Dia mengakui bahwa pengelolaan parkir di Kabupaten Brebes dikelola oleh ormas, termasuk di lokasi parkir resmi yang disepakati dengan retribusi.
“Titik parkir yang ramai maupun sepi itu ada aturannya. Memang banyak dikelola oleh ormas. Kalau yang pungli itu adalah lokasi parkir yang tidak ada kesepakatan retribusi dengan kami. Itu termasuk parkir liar,” tandasnya.
Rekomendasi untuk kamu
Yusril Ihza Mahendra mengungkap bukti awal indikasi makar dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP Nasional.
Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.
Pengamat Selamat Ginting mengungkap dugaan pemindahan alat sadap dari Mabes Polri ke rumah sejumlah jenderal. Ia juga menyinggung dugaan pendanaan dari judi online, narkoba, dan tambang ilegal.
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh sejak 2025. Tiga jenderal Polri menjadi tersangka setelah sistem LIMS diduga disalahgunakan.
“Anggaran kami Rp7 miliar untuk jembatan dan perbaikan jalan. Penanganan jembatan ini sekitar Rp3 miliar….
Bareskrim mengungkap dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Prabowo sejak 2025. Rekaman diduga dihapus pada Oktober 2026 sebelum tiga orang ditetapkan sebagai tersangka.