Namun, bagi nelayan, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari berdirinya bangunan dan fasilitas baru. Dampak ekonomi yang dirasakan langsung, terutama peningkatan harga jual ikan, menjadi ukuran yang jauh lebih penting.
Nelayan Keluhkan Harga Ikan Belum Maksimal
Ketua Nelayan Desa Krakahan, Rusianto, mengakui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih mulai mengubah wajah kawasan pesisir di desanya.
Lingkungan yang sebelumnya terlihat kumuh kini berangsur lebih bersih dan tertata. Perubahan tersebut disambut positif oleh masyarakat nelayan.
“Saya merasa bersyukur dan berterima kasih dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih. Jelas ada perubahan, yang tadinya kumuh sekarang sudah rapi dan bersih,” ungkap Rusianto.
Meski demikian, ia mengingatkan masih ada persoalan mendasar yang harus mendapat perhatian, yakni harga hasil tangkapan saat dilelang.
Menurutnya, nelayan membutuhkan sistem pelelangan yang mampu memberikan harga lebih baik. Sebab, penghasilan keluarga mereka sangat bergantung pada hasil melaut.
“Harapan nelayan, harga hasil tangkapan bisa lebih maksimal. Mata pencaharian kami bergantung pada hasil melaut. Mudah-mudahan dengan adanya pembangunan ini, penghasilan nelayan bisa meningkat sehingga kehidupan kami lebih sejahtera,” tuturnya.
Rusianto juga berharap pemerintah memperhatikan kebutuhan infrastruktur lain, seperti fasilitas rambatan perahu dan dok atau tempat perlintasan perahu.
Baginya, fasilitas tersebut sama pentingnya dengan bangunan utama karena berkaitan langsung dengan kelancaran aktivitas nelayan setiap hari.
Kongsi Pelelangan Ikan Diminta Kembali Beroperasi
Harapan serupa disampaikan Tasmin, nelayan Desa Pengaradan. Ia berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, bukan sekadar memperbaiki tampilan kawasan.
Tasmin mengungkapkan, kondisi cuaca yang kurang bersahabat membuatnya hampir setengah bulan tidak bisa melaut. Saat peninjauan berlangsung, ia bahkan masih disibukkan memperbaiki perahunya.
Rekomendasi untuk kamu
Pemerintah berencana membuka pendaftaran CPNS November 2026. Mensesneg Prasetyo Hadi menyebut rekrutmen untuk menggantikan PNS pensiun dan memenuhi kebutuhan program prioritas.
Pemerintah dan DPR sepakat mengangkat seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Kebijakan berlaku untuk guru, tenaga kesehatan, Damkar, Satpol PP hingga tenaga teknis.
Sri Sultan HB X menyindir wacana perluasan pajak hingga jasa tukang cukur dan tukang pijat. Ia meminta pemerintah menerapkan pajak secara proporsional dan tidak membebani rakyat kecil.
Sumbangan tersebut juga harus dicatat secara terpisah dalam RKAS Komite sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun…
BREBES – Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma menegaskan tidak boleh ada praktik jual beli jabatan…
BPS menggunakan standar minimal satu jam kerja dalam seminggu untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk bekerja. Begini penjelasan dan data ketenagakerjaan terbaru.