Manager PLN UP3 Tegal, Maryudin Saleh mengatakan bahwa PLN sejak tahun 2022 melalui Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sudah memulai program rehabilitasi mangrove.
PLN juga akan terus berkomitmen membantu pemerintah untuk merehabilitasi mangrove sebagai bentuk kepedulian lingkungan dan menjaga ekosistem pesisir pantai.
“Sejak 2022 PLN Tegal sudah melaksanakan penanaman mangrove di daerah Kaliwlingi Brebes dengan 200 ribu bibit mangrove ditanam pada 40 hektar lahan pantai,” ungkapnya.
“Sekarang di 2025 PLN kembali ikut serta melakukan penanaman mangrove, semoga apa yang kita laksanakan ini bisa menyelamatkan pantai dari abrasi dan penurunan tanah serta menjaga ekosistem pantai tetap lestari,” ungkap Maryudin.
Dia melanjutkan, momen penanaman mangrove ini sangat tepat karena bersamaan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
Terlebih PLN yang merupakan perusahaan listrik sudah tentu akan konsen terhadap lingkungan dan komitmen untuk menjaga lingkungan hidup tetap lestari.
Program Mageri Segoro merupakan harapan baru di tahun ini dan seterusnya sebagai upaya untuk menyelamatkan kawasan pesisir dari abrasi.
Serta penurunan permukaan tanah dan penyelamatan ekosistem pantai sehingga diharapkan menjadi warisan lingkungan baru untuk generasi mendatang.
Beranda
Pantura
Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Ikut Serta Sukseskan Mageri Segoro di Randusanga Brebes
Peringati Hari Lingkungan Hidup, PLN Ikut Serta Sukseskan Mageri Segoro di Randusanga Brebes

Rekomendasi untuk kamu

Sumbangan tersebut juga harus dicatat secara terpisah dalam RKAS Komite sesuai Permendikbud Nomor 75 Tahun…

Puluhan wali murid SDN Brebes 01 kompak mengenakan baju hitam saat mendatangi Dindikpora Brebes. Mereka mempersoalkan lokasi relokasi sekolah yang disiapkan untuk perluasan RSUD Brebes.

“Anggaran kami Rp7 miliar untuk jembatan dan perbaikan jalan. Penanganan jembatan ini sekitar Rp3 miliar….

Menko PM Muhaimin Iskandar meminta Brebes mendapat perhatian khusus karena menjadi kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah. Gubernur, bupati, BUMN, dan pesantren diminta bergerak cepat.








