Rangkuman Fakta Tiga Jenderal Polri Sadap Prabowo, Nomor Pejabat hingga Pengusaha Ikut Dibidik | Laman 2 dari 5

Menurut Yusril, aktivitas penyadapan diduga berlangsung hingga 2026 sebelum akhirnya terungkap dan dilaporkan kepada polisi.

Namun, pemerintah belum membeberkan secara terperinci bagaimana operasi penyadapan tersebut dijalankan, termasuk kemungkinan penggunaan perangkat maupun fasilitas milik institusi kepolisian.

3. Sistem Penyadapan Polri Diduga Disalahgunakan

Salah satu temuan penting dalam penyidikan adalah dugaan penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang digunakan untuk mendukung proses penyadapan secara sah.

Bareskrim menduga sejumlah nomor telepon diperintahkan masuk ke server LIMS sepanjang periode 2025–2026 tanpa melalui tahapan verifikasi.

Padahal, penyadapan oleh aparat penegak hukum tidak bisa dilakukan sembarangan. Harus ada dasar hukum, kepentingan penegakan hukum, serta prosedur dan mekanisme persetujuan sesuai ketentuan.

Dalam perkara ini, penyidik menduga penyadapan dilakukan tanpa berkaitan dengan proses penyelidikan maupun penyidikan yang sah.

Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan penyadapan Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.

4. Bukan Hanya Presiden, Pejabat hingga Pengusaha Diduga Jadi Target

Kasus ini semakin serius karena dugaan penyadapan disebut memiliki sasaran yang lebih luas.

Bareskrim mengungkap nomor telepon yang diduga menjadi target berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.

Yusril juga menyebut informasi yang diterimanya mencakup Presiden Prabowo, sejumlah menteri, politisi, dan pengusaha.

Meski demikian, pemerintah dan penyidik belum mengumumkan daftar lengkap nama korban maupun jumlah nomor telepon yang diduga disadap.

Sebelumnya Berikutnya