Dari sisi capaian, hingga 22 Oktober 2026, program CKG telah menjangkau sekitar 19,3 juta jiwa atau 80 persen dari target tahun berjalan. Sementara itu, penemuan dan pelaporan kasus TBC mencapai sekitar 666 ribu kasus atau 61 persen dari target 972 ribu kasus.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa upaya pemerintah masih membutuhkan dukungan sosialisasi yang lebih masif, terutama untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan kesehatan dan menjalani skrining TBC.
Agus berharap pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan akun resmi instansi dalam menyebarluaskan informasi. Pelibatan komunitas informasi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, kader PKK, hingga komunitas lokal dinilai penting agar pesan pemerintah menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini belum tersentuh.
Kecepatan Informasi Jangan Kalah dari Hoaks
Di sisi lain, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital (Diskomdigi) Provinsi Jawa Tengah, Lilik Henry Risanto, mengingatkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu kanal utama komunikasi pemerintah dengan masyarakat.
Perubahan pola komunikasi digital membuat informasi dapat diproduksi dan disebarkan siapa saja. Kehadiran algoritma, monetisasi konten, konvergensi media, hingga kecerdasan buatan (AI) turut mengubah cara masyarakat menerima dan mempercayai informasi.
Dalam situasi tersebut, akun resmi pemerintah dituntut tidak sekadar aktif mengunggah konten. Kecepatan penyampaian informasi harus diimbangi dengan akurasi, kredibilitas, dan kemampuan menjawab kebutuhan publik.
“Kecepatan penyampaian informasi dari kita sebagai pemerintah harus sejalan dengan akurasi dan kredibilitas informasi,” ujarnya.
Lilik menekankan pentingnya profesionalitas pengelolaan akun media sosial pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota.
Konten yang disajikan juga harus menyesuaikan karakteristik audiens. Terlebih, informasi kesehatan berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sehingga tidak boleh disampaikan secara sembarangan.
Satgas Medsos, lanjutnya, harus mampu mendeteksi isu yang berkembang, mengantisipasi disinformasi, serta memberikan klarifikasi berdasarkan data dan sumber resmi. Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak mengejar popularitas konten semata.













